Pelaporan RUPS untuk administrasi perseroan yang lebih tertata.
Pendampingan peninjauan keputusan RUPS, data perseroan, dokumen rapat, akta notaris, serta pelaporan atau pemberitahuan perubahan sesuai kebutuhan perusahaan.
Keputusan RUPS perlu ditindaklanjuti dengan dokumen dan pelaporan yang sesuai.
Perubahan pengurus, susunan pemegang saham, anggaran dasar, maupun keputusan perusahaan lainnya memerlukan pemeriksaan dokumen dan tindak lanjut yang berbeda. Peninjauan awal membantu menentukan apakah keputusan memerlukan akta, persetujuan, atau pemberitahuan.
Apakah ini kondisi Anda?
Keputusan RUPS belum dituangkan dalam dokumen yang sesuai.
Perusahaan melakukan perubahan direksi, komisaris, atau pemegang saham.
Ada perubahan anggaran dasar atau data perseroan.
Belum mengetahui tahapan pelaporan setelah rapat selesai.
Gunakan legalitas sebagai fondasi untuk menjalankan kebutuhan usaha berikutnya dengan lebih terarah.
01
Keputusan dipetakan
Agenda dan hasil rapat ditinjau untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan.
02
Dokumen lebih rapi
Data perseroan, risalah rapat, dan dokumen pendukung diperiksa sebelum proses.
03
Pelaporan diarahkan
Tahapan akta, persetujuan, atau pemberitahuan dibahas sesuai jenis keputusan.
Dasar hukum dan batas waktu
RUPS Tahunan wajib diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk perseroan dengan tahun buku 1 Januari–31 Desember, batas waktunya umumnya jatuh pada 30 Juni tahun berikutnya.
Jadwal aktual tetap perlu dicocokkan dengan tahun buku dan anggaran dasar perseroan.
Persiapkan agenda dan dokumen lebih awal sebelum batas penyelenggaraan.
Mengapa RUPS Tahunan penting?
Bukan sekadar agenda rutin perusahaan.
RUPS Tahunan menjadi forum pemegang saham untuk menilai kinerja, mengesahkan laporan, dan menentukan keputusan penting setelah satu tahun buku.
01
Persetujuan laporan tahunan
Pemegang saham membahas laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan yang disampaikan Direksi.
02
Acquit et de charge
Persetujuan dapat disertai pembebasan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan dan sesuai keputusan RUPS.
03
Laba, dividen, dan cadangan
RUPS menetapkan penggunaan laba bersih, pembagian dividen jika diputuskan, serta penyisihan dana cadangan perseroan.
04
Administrasi perusahaan
Dokumen RUPS dan laporan keuangan dapat dibutuhkan dalam due diligence, perbankan, kredit, tender, atau pemeriksaan regulator.
Perlu dipahami: pembebasan tanggung jawab tidak serta-merta mencakup tindakan yang tidak diungkapkan dalam laporan atau tindakan yang melanggar hukum. Kondisi perseroan perlu ditinjau secara khusus.
Dokumen yang perlu disiapkan
Laporan Tahunan menjadi bahan utama RUPS Tahunan.
Pasal 66 UU PT mengatur agar laporan tahunan disiapkan Direksi, ditelaah Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Tinjau Dokumen Perusahaan ↗Dokumen yang rapi membantu pembahasan dan pengambilan keputusan berjalan lebih terarah.
Laporan keuanganNeraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan.
Laporan kegiatan perseroanKeadaan, jalannya perseroan, serta hasil yang dicapai selama tahun buku.
Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkunganDisampaikan apabila ketentuan tersebut berlaku bagi perseroan.
Permasalahan selama tahun bukuMasalah yang memengaruhi kegiatan usaha dan penanganannya.
Laporan pengawasan Dewan KomisarisRingkasan tugas pengawasan yang telah dijalankan.
Data Direksi dan Dewan KomisarisNama anggota serta gaji dan tunjangan atau honorarium sesuai ketentuan.
Kapan laporan keuangan wajib diaudit?
Audit oleh Akuntan Publik diwajibkan antara lain bagi perseroan yang menghimpun atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, merupakan Perseroan Terbuka, persero, memiliki aset dan/atau peredaran usaha sekurang-kurangnya Rp50 miliar, atau diwajibkan oleh peraturan lain. Kriteria aktual perlu ditinjau sesuai kondisi perseroan.
Alur pelaksanaan dan pelaporan
Lima tahap yang perlu ditata sejak awal.
Anggaran dasar, susunan pemegang saham, agenda rapat, dan jenis keputusan dapat memengaruhi langkah yang diperlukan.
Koordinasi Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham perlu ditata sejak penyusunan laporan hingga tindak lanjut keputusan.
01
Susun laporan tahunan
Direksi menyiapkan laporan tahunan dan laporan keuangan, kemudian menyerahkannya kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani.
02
Sampaikan panggilan resmi
Panggilan RUPS disampaikan paling lambat 14 hari sebelum rapat, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, kecuali anggaran dasar menetapkan waktu lebih panjang.
03
Laksanakan rapat dan periksa kuorum
Kuorum dasar umumnya lebih dari setengah seluruh saham dengan hak suara, selama UU PT atau anggaran dasar tidak menetapkan persyaratan yang lebih tinggi.
04
Buat risalah atau berita acara
Agenda, jalannya rapat, dan keputusan dituangkan dalam risalah. Bentuk akta di bawah tangan, akta berita acara, atau pernyataan keputusan rapat disesuaikan dengan kebutuhan.
05
Tindak lanjuti perubahan
RUPS rutin dapat disimpan sebagai administrasi internal. Jika terdapat perubahan anggaran dasar, Direksi, Komisaris, pemegang saham, atau data perseroan, tindak lanjut notaris dan AHU perlu dilakukan sesuai jenis perubahan dan tenggat yang berlaku.
Jangan menunggu tenggat: beberapa tindakan korporasi memiliki batas 30 hari, baik untuk menuangkan keputusan ke dalam akta maupun menyampaikan permohonan atau pemberitahuan. Titik awal perhitungannya dapat berbeda berdasarkan jenis perubahan.
Alternatif praktis · Pasal 91 UU PT
Keputusan dapat diambil tanpa RUPS fisik melalui keputusan sirkuler.
Keputusan di luar RUPS memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS jika seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usulan keputusan. Opsi ini sering relevan bagi perseroan dengan struktur kepemilikan sederhana.
Informasi ini bersifat umum. Kebutuhan dokumen, bentuk keputusan, kuorum, dan pelaporan harus dicocokkan dengan anggaran dasar serta kondisi perseroan.
Mengapa memilih MitraLegal
Anda fokus menjalankan usaha. Tim kami bantu menangani Pelaporan RUPS Anda.
Setiap usaha memiliki kondisi yang berbeda. Tim MitraLegal membantu meninjau kebutuhan awal, menangani pengurusan yang disepakati, dan menyampaikan perkembangannya dengan bahasa yang mudah dipahami.
Perkiraan waktu beserta kondisi yang memengaruhinya.
Pertanyaan umum
Jawaban sebelum Anda memulai.
Masih ada kondisi khusus? Ceritakan kebutuhan Anda untuk mendapat pembahasan yang lebih sesuai.
Apakah semua keputusan RUPS harus dilaporkan?
Tidak selalu dengan proses yang sama. Jenis keputusan perlu ditinjau untuk menentukan apakah memerlukan akta, persetujuan, pemberitahuan, atau penataan dokumen internal.
Apakah perubahan direksi dan komisaris dapat dibantu?
Bisa. Data pengurus, keputusan rapat, akta terakhir, dan dokumen pendukung perlu diperiksa lebih dulu.
Bagaimana jika risalah RUPS belum lengkap?
Dokumen yang tersedia dapat ditinjau untuk menentukan informasi dan kelengkapan yang masih perlu disiapkan.
Apakah proses dapat dilakukan secara online?
Konsultasi dan pemeriksaan awal dokumen dapat dilakukan online. Tim akan mengarahkan kebutuhan penandatanganan atau proses lanjutan.
Mulai dari kebutuhan Anda
Ceritakan kebutuhan legalitas usaha Anda.
Sampaikan rencana dan kondisi usaha Anda. Mulai pembahasan dari langkah yang paling relevan.
Mulai Pengajuan 